Hakikat Sila-Sila Pancasila.

Hakikat Sila-Sila Pancasila.

Kata ‘hakikat’ dapat diartikan sebagai suatu inti yang

terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur

tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah

dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh

Notonagoro (1975: 58), hakikat segala sesuatu mengandung

kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau

membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur

mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur

tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata

lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air

sehingga terpisah dari benda yang lainnya, misalnya dengan

batu, kayu, air raksa dan lain sebagainya.

Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata

‘hakikat’ dapat dipahami dalam tiga kategori, yaitu:

1) Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau

hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama,

tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila

menunjuk pada kata: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila

terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan

adil yang dibubuhi awalan dan akhiran, berupa ke dan an (sila

I, II, IV, dan V), sedangkan yang satu berupa per dan an (sila

III). Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai

kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat

abstrak atau mujarad, tidak maujud atau lebih tidak maujud

arti daripada kata dasarnya (Notonagoro, 1967: 39).

2) Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus,

artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi

Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila

yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai

agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang

melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan

bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat

dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia.

Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut

sebagai kepribadian, dan totalitas kongkritnya disebut

kepribadian Pancasila.

3) Hakikat kongkrit yang bersifat nyata sebagaimana dalam

kenyataannya. Hakikat kongkrit Pancasila terletak pada

fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam

realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam

wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa

dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan seharihari,

tempat, keadaan dan waktu. Dengan realisasi hakikat

kongkrit itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara

setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan

perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman

(Notonagoro, 1975: 58-61).

Pancasila yang berisi lima sila, menurut Notonagoro

(1967: 32) merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila

Pancasila tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat

hirarkis dan berbentuk piramidal

Susunan secara hirarkis mengandung pengertian bahwa

sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang

ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila

pertama melandasi sila kedua, sila kedua melandasi sila ketiga,

sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi

sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk

menggambarkan hubungan hirarkis sila-sila Pancasila menurut

urut-urutan luas (kwantitas) dan juga dalam hal sifat-sifatnya

(kwalitas). Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa

menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan

dari sila-sila yang ada dimukanya.

Dalam susunan hirarkis dan piramidal, sila Ketuhanan

yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia,

kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang

Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang

membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan

Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian

selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung

sila-sila lainnya.

Secara ontologis, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu

sistem yang bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut, sebagaimana diungkapkan oleh

Notonagoro (1984: 61 dan 1975: 52, 57), bahwa hakikat adanya

Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa

prima. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk

manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai

akibat adanya Tuhan (sila pertama). Adapun manusia adalah

sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah

lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup

bersama yang anggotanya adalah manusia (sila kedua). Dengan

demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang

bersatu (sila ketiga). Selanjutnya terbentuklah persekutuan

hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat pada hakikatnya

merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah.

Rakyat adalah totalitas individu-individu dalam negara yang

bersatu (sila keempat). Adapun keadilan yang pada hakikatnya

merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial (sila kelima)

pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama

yang disebut negara.

2. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling

mengisi dan saling mengkualifikasi

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula

dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam

kerangka hubungan hirarkis piramidal seperti di atas. Dalam

rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya atau

dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan

hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang

dipersatukan dengan rumusan hirarkis piramidal tersebut,

berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling

mengisi dan saling mengkualifikasi.

a) Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa adalah

Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,

yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia;

b) Sila kedua; kemanusiaan yang adil dan beradab adalah

kemanusiaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang

berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia;

c) Sila ketiga; persatuan Indonesia adalah persatuan yang

ber-Ketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan

beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

d) Sila keempat; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang

berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia;

e) Sila kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

adalah keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang

berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonagoro,

1975: 43-44).

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.