PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA.

PANCASILA SEBAGAI  SISTEM  ETIKA.

Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan

kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup

bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila

juga sangat sarat akan nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila

secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas

tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif

kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagai suatu nilai yang terpisah satu sama lain, nilai-nilai

tersebut bersifat universal, dapat ditemukan di manapun dan

kapanpun. Namun, sebagai suatu kesatuan nilai yang utuh, nilainilai

tersebut memberikan ciri khusus pada ke-Indonesia-an

karena merupakan komponen utuh yang terkristalisasi dalam

Pancasila. Meskipun para founding fathers mendapat pendidikan

dari Barat, namun causa materialis Pancasila digali dan

bersumber dari agama, adat dan kebudayaan yang hidup di

Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya

merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi

berdirinya negara Indonesia, berkembang menjadi konsensus

moral yang digunakan sebagai sistem etika yang digunakan

untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan

berbangsa dan bernegara.

A. Apa itu Etika?

Dalam percakapan sehari-hari dan dalam berbagai

tulisan sangat sering seseorang menyebut istilah etika,

meskipun sangat sering pula seseorang menggunakannya

secara tidak tepat. Sebagai contoh penggunaan istilah

‘etika pergaulan, etika jurnalistik, etika kedokteran’ dan lain-lain,

padahal yang dimaksud adalah etiket, bukan etika. Etika

harus dibedakan dengan etiket. Etika adalah kajian ilmiah

terkait dengan etiket atau moralitas. Dengan demikian,

maka istilah yang tepat adalah etiket pergaulan, etiket

jurnalistik, etiket kedokteran, dan lain-lain. Etiket secara

sederhana dapat diartikan sebagai aturan

kesusilaan/sopan santun.

Secara etimologis (asal kata), etika berasal dari

bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau

adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari

bahasa Latin, mos yang jamaknya mores, yang juga berarti

adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral

memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua

kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas

digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan

etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada

(Zubair, 1987: 13). Dalam bahasa Arab, padanan kata etika

adalah akhlak yang merupakan kata jamak khuluk yang

berarti perangai, tingkah laku atau tabiat (Zakky, 2008: 20.)

B. Aliran-aliran Besar Etika

Dalam kajian etika dikenal tiga teori/aliran besar, yaitu

deontologi, teleologi dan keutamaan. Setiap aliran memiliki

sudut pandang sendiri-sendiri dalam menilai apakah suatu

perbuatan dikatakan baik atau buruk.

1. Etika Deontologi

Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik

atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak

dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat

dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika

seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya.

Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant (1734-1804).

Kant menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar

untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi tidak

menjamin universalitas dan konsistensi dalam bertindak dan

menilai suatu tindakan (Keraf, 2002: 9).

Kewajiban moral sebagai manifestasi dari hukum moral

adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam setiap diri pribadi

manusia yang bersifat universal. Manusia dalam dirinya secara

kategoris sudah dibekali pemahaman tentang suatu tindakan itu

baik atau buruk, dan keharusan untuk melakukan kebaikan dan

tidak melakukan keburukan harus dilakukan sebagai perintah

tanpa syarat (imperatif kategoris).

Kewajiban moral untuk tidak melakukan korupsi,

misalnya, merupakan tindakan tanpa syarat yang harus

dilakukan oleh setiap orang. Bukan karena hasil atau adanya

tujuan-tujuan tertentu yang akan diraih, namun karena secara

moral setiap orang sudah memahami bahwa korupsi adalah

tindakan yang dinilai buruk oleh siapapun. Etika deontologi

menekankan bahwa kebijakan/tindakan harus didasari oleh

motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan

pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan (Kuswanjono,

2008: 7).

Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah

kewajiban, kemauan baik, kerja keras dan otonomi bebas. Setiap

tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari

oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu. Tindakan

itu baik bila didasari oleh kemauan baik dan kerja keras dan

sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan itu, dan tindakan

yang baik adalah didasarkan atas otonomi bebasnya tanpa ada

paksaan dari luar.

2. Etika Teleologi

Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika

deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat

berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika

teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab

apabila dihadapkan pada situasi konkrit ketika dihadapkan pada

dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang

lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat

situasional yaitu memilih mana yang membawa akibat baik

meskipun harus melanggar kewajiban, nilai norma yang lain.

Ketika bencana sedang terjadi situasi biasanya chaos.

Dalam keadaan seperti ini maka memenuhi kewajiban sering

sulit dilakukan. Contoh sederhana kewajiban mengenakan helm

bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus

pada satu tujuan yaitu mencari keselamatan. Kewajiban

membayar pajak dan hutang juga sulit dipenuhi karena

kehilangan seluruh harta benda. Dalam keadaan demikian etika

teleologi perlu dipertimbangkan yaitu demi akibat baik,

beberapa kewajiban mendapat toleransi tidak dipenuhi.

Persoalan yang kemudian muncul adalah akibat yang baik

itu, baik menurut siapa? Apakah baik menurut pelaku atau

menurut orang lain? Atas pertanyaan ini, etika teleologi dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme

a) Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik

adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya.

Secara moral setiap orang dibenarkan mengejar

kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau

buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan

dirugikan.

b) Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu

perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang.

Tindakan dikatakan baik apabila

mendatangkan kemanfaatan yang besar dan

memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin

orang. Di dalam menentukan suatu tindakan yang

dilematis maka yang pertama adalah dilihat mana yang

memiliki tingkat kerugian paling kecil dan kedua dari

kemanfaatan itu mana yang paling menguntungkan bagi

banyak orang, karena bisa jadi kemanfaatannya besar

namun hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil orang

saja.

Etika utilitarianisme ini tidak terpaku pada nilai atau

norma yang ada karena pandangan nilai dan norma

sangat mungkin memiliki keragaman. Namun setiap

tindakan selalu dilihat apakah akibat yang ditimbulkan

akan memberikan manfaat bagi banyak orang atau tidak.

Kalau tindakan itu hanya akan menguntungkan sebagian

kecil orang atau bahkan merugikan maka harus dicari

alternatif-alternatif tindakan yang lain. Etika

utilitarianisme lebih bersifat realistis, terbuka terhadap

beragam alternatif tindakan dan berorientasi pada

kemanfaatan yang besar dan yang menguntungkan

banyak orang. Utilitarians try to produce maximum

pleasure and minimum pain, counting their own pleasure

and pain as no more or less important than anyone else’s

(Wenz, 2001: 86).

Etika utilitarianisme ini menjawab pertanyaan etika

egoisme, bahwa kemanfaatan banyak orang-lah yang lebih

diutamakan. Kemanfaatan diri diperbolehkan sewajarnya,

karena kemanfaatan itu harus dibagi kepada yang lain.

Utilitarianisme, meskipun demikian, juga memiliki

kekurangan. Sonny Keraf (2002: 19-21) mencatat ada enam

kelemahan etika ini, yaitu:

(1) Karena alasan kemanfaatan untuk orang banyak

berarti akan ada sebagian masyarakat yang

dirugikan, dan itu dibenarkan. Dengan demikian

utilitarianisme membenarkan adanya ketidakadilan

terutama terhadap minoritas.

(2) Dalam kenyataan praktis, masyarakat lebih melihat

kemanfaatan itu dari sisi yang kuantitasmaterialistis,

kurang memperhitungkan manfaat

yang non-material seperti kasih sayang, nama baik,

hak dan lain-lain.

(3) Karena kemanfaatan yang banyak diharapkan dari

segi material yang tentu terkait dengan masalah

ekonomi, maka untuk atas nama ekonomi tersebut

hal-hal yang ideal seperti nasionalisme, martabat

bangsa akan terabaikan, misal atas nama

memasukkan investor asing aset-aset negara dijual

kepada pihak asing, atau atas nama meningkatkan

devisa negara pengiriman TKW ditingkatkan. Hal

yang menimbulkan problem besar adalah ketika

lingkungan dirusak atas nama untuk

menyejahterakan masyarakat.

(4) Kemanfaatan yang dipandang oleh etika

utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek,

tidak melihat akibat jangka panjang. Padahal, misal

dalam persoalan lingkungan, kebijakan yang

dilakukan sekarang akan memberikan dampak

negatif pada masa yang akan datang.

(5) Karena etika utilitarianisme tidak menganggap

penting nilai dan norma, tapi lebih pada orientasi

hasil, maka tindakan yang melanggar nilai dan

norma atas nama kemanfaatan yang besar, misalnya

perjudian/prostitusi, dapat dibenarkan.

(6) Etika utilitarianisme mengalami kesulitan

menentukan mana yang lebih diutamakan kemanfaatan

yang besar namun dirasakan oleh

sedikit masyarakat atau kemanfaatan yang lebih

banyak dirasakan banyak orang meskipun

kemanfaatannya kecil.

Menyadari kelemahan itu etika utilitarianisme

membedakannya dalam dua tingkatan, yaitu utilitarianisme

aturan dan tindakan. Atas dasar ini, maka pertama, setiap

kebijakan dan tindakan harus dicek apakah bertentangan

dengan nilai dan norma atau tidak. Kalau bertentangan maka

kebijakan dan tindakan tersebut harus ditolak meskipun

memiliki kemanfaatan yang besar. Kedua, kemanfaatan harus

dilihat tidak hanya yang bersifat fisik saja tetapi juga yang

non-fisik seperti kerusakan mental, moralitas, kerusakan

lingkungan dsb. Ketiga, terhadap masyarakat yang dirugikan

perlu pendekatan personal dan kompensasi yang memadai

untuk memperkecil kerugian material dan non-material.

3. Etika Keutamaan

Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan,

tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada

kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada

pengembangan karakter moral pada diri setiap orang.

Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik,

melainkan menjadi orang yang baik. Karakter moral ini

dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan

baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini

dapat dibangun melalui cerita, sejarah yang didalamnya

mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru

oleh masyarakatnya. Kelemahan etika ini adalah ketika

terjadi dalam masyarakat yang majemuk, maka tokohtokoh

yang dijadikan panutan juga beragam sehingga

konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula, dan

keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan

sosial.

Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan

cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh,

tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu

sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum

tentang karakter yang bermoral itu seperti apa.

Selanjutnya akan dibahas tentang etika Pancasila

sebagai suatu aliran etika alternatif, baik dalam konteks

keindonesiaan maupun keilmuan secara lebih luas.

C. Etika Pancasila

Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau

bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang

mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan

pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari

aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang

mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila,

yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan

keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila

tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga

sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai

Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup

dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan

bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga

bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun.

Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang

sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang

pertama adalah ketuhanan. Secara hirarkis nilai ini bisa

dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut

nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan

diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik

apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum

Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan

bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan

hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara

manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk.

Misalnya pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin

hubungan kasih sayang antarsesama akan menghasilkan

konflik dan permusuhan. Pelanggaran kaidah Tuhan untuk

melestarikan alam akan menghasilkan bencana alam, dan

lain-lain

Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu

perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai

kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan

Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan

mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin,

jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas

mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum

Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia

dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan,

dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan

baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang

didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban.

Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan

dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan

kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan

perbuatan buruk, demikian pula sikap yang memecah belah

persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan

mendasarkan perbuatannya atas nama agama (sila ke-1),

namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah

persatuan dan kesatuan maka menurut pandangan etika

Pancasila bukan merupakan perbuatan baik.

Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan

dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat

penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan

permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi

pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi.

Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum

tentu kalah dibanding mayoritas. Pelajaran yang sangat

baik misalnya peristiwa penghapusan tujuh kata dalam sila

pertama Piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPKI

menyetujui tujuh kata tersebut, namun memperhatikan

kelompok yang sedikit (dari wilayah Timur) yang secara

argumentatif dan realistis bisa diterima, maka pandangan

minoritas ‘dimenangkan’ atas pandangan mayoritas.

Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila

disetujui/bermanfaat untuk orang banyak, namun

perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang

didasarkan pada konsep hikmah/kebijaksanaan.

Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila

kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat

dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai

keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks

sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai

dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut

Kohlberg (1995: 37), keadilan merupakan kebajikan utama

bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan

mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan

sama derajatnya dengan orang lain.

Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka

Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai

yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis

dan aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa

keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila

merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita

bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas

kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonagoro

merupakan nilai yang bersifat abstrak umum dan universal, yaitu

nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan di manapun,

kapanpun dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan

munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan

akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi.

Nilai kemanusiaan, menghasilkan nilai kesusilaan, tolong

menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain.

Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan

dll. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan,

kesetaraan, dll. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian,

kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama dll.

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.