Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Hankam.

Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial,

kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang

terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945

merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran

tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai

hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945.

Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke

dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 mencakup empat

aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial

budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi

POLEKSOSBUD HANKAM. Aspek politik dituangkan dalam

pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28. Aspek ekonomi

dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.

Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31,

dan pasal 32. Aspek pertahanan keamanan dituangkan

dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 (Bakry, 2010: 276).

Pasal 26 ayat (1) dengan tegas mengatur siapa-siapa

saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia.

Selain orang berkebangsaan Indonesia asli, orang

berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia,

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap

setia kepada Negara Republik Indonesia yang disahkan

oleh undang-undang sebagai warga negara dapat juga

menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat

(2) menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara

Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di

Indonesia. Adapun pada pasal 29 ayat (3) dinyatakan

bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk

Indonesia diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan kesamaan kedudukan

warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan

tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya

keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada

diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya

maupun mengenai kewajibannya.

Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan

penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang

diatur dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini,

ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk

yang digabungkan menjadi satu, yaitu: hak kebebasan

berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan

untuk berpendapat.

Pasal 26, 27 ayat (1), dan 28 di atas adalah

penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat

dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masingmasing

merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua

Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi

kehidupan nasional bidang politik di negara Republik

Indonesia.

Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran

tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang

politik harus berdasar pada manusia yang merupakan

subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh

Notonagoro (1975: 23) bahwa yang berketuhanan,

berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan

berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara

dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan

merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya.

Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat

menjamin hak-hak asasi manusia.

Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam

bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat

yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan

berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan asal mula

kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang

dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat,

bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan

golongan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kaelan (2000:

238) bahwa sistem politik di Indonesia bersumber pada

penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan

makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai

rakyat.

Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah

sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar

moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang

politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk

mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan. Ketentuan ini memancarkan asas

kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan

yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang

layak.

Pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,

sedangkan pada ayat (2) ditetapkan bahwa cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan pada

ayat (3) ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 44

rakyat. Ayat (1) pada pasal ini menunjukkan adanya hak

asasi manusia atas usaha perekonomian, sedangkan ayat

(2) menetapkan adanya hak asasi manusia atas

kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pada pasal 33 ayat (4) ditetapkan bahwa

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan

pernyataan ayat (5) pasal ini, maka pelaksanaan seluruh

ayat dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa fakir miskin dan

anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan

dalam ayat (2) ini menegaskan adanya hak asasi manusia

atas jaminan sosial.

Adapun pada pasal 34 ayat (4) ditetapkan bahwa

negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak. Pelaksanaan mengenai isi pasal ini, selanjutnya

diatur dalam undang-undang, sebagaimana dinyatakan

pada ayat (5) pasal 34 ini.

Pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34 di atas adalah

penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat

dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan

pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua

pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan

sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi

nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran

tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang

ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan

sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan

rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai

dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan

yang dilontarkan oleh Mubyarto, sebagaimana dikutip oleh

Kaelan (2000: 239), yaitu pengembangan ekonomi bukan

hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi

kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan

kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan

dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.

Dengan demikian, sistem perekonomian yang

berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan

dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di

Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas,

monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan

penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama

manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat

dianggap paling sesuai dengan upaya

mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi

adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi

yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat

secara luas.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Penjelasan Undang-

Undang Dasar, ayat (1) pasal 29 ini menegaskan

kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Adapun dalam pasal 29 ayat (2) ditetapkan bahwa

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini jelas

merupakan pernyataan tegas tentang hak asasi manusia

atas kemerdekaan beragama.

Pasal 31 ayat (1) menetapkan setiap warga negara

berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan

bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia.

Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini dikemukakan bahwa

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan

pemerintah wajib membiayainya. Dari ayat (2) pasal ini

diperoleh pemahaman bahwa untuk mengikuti pendidikan

dasar merupakan kewajiban asasi manusia. Sebagai upaya

memenuhi kewajiban asasi manusia itu, maka dalam ayat

(3) pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional

yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang

diatur dalam undang-undang. Demikian pula, dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam ayat (4)

pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh

persen) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara) serta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat

(5) ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32 ayat (1) menyatakan negara memajukan

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ketentuan menegaskan mengembangkan nilai-nilai budaya

merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, ayat (2) pasal

32 menyatakan negara menghormati dan memelihara

bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 di atas adalah

penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan

persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari

sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok

pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang

kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan

nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran

tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan

kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung

pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam

proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di

Indonesia. Menurut Koentowijoyo, sebagaimana dikutip

oleh Kaelan (2000: 240), sebagai kerangka kesadaran,

Pancasila dapat merupakan dorongan untuk: 1)

universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari

keterkaitan struktur; dan 2) transendentalisasi, yaitu

meningkatkan derajat kemerdekaan, manusia, dan

kebebasan spiritual. Dengan demikian, Pancasila sebagai

sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara

dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya

Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila kedua,

kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, pengembangan sosial budaya harus

dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki

bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak

dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah

sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang

beradab. Perbenturan kepentingan politik dan konflik

sosial yang pada gilirannya menghancurkan sendi-sendi

kehidupan bangsa Indonesia, seperti kebersamaan atau

gotong royong dan sikap saling menghargai terhadap

perbedaan suku, agama, dan ras harus dapat diselesaikan

melalui kebijakan negara yang bersifat humanis dan

beradab.

Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap warga

negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan

negara. Dalam ketentuan ini, hak dan kewajiban warga

negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut

serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi

manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi

manusia.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan hak dan kewajiban

setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan

kewajiban asasi manusia. Pada ayat (2) pasal 30 ini

dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara

dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan

rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan

utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Selanjutnya pada ayat (3) pasal 30 ini juga dijelaskan

bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat negara

bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara

keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam ayat (4) pasal 30

dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai

alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani

masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat (5) pasal 30

menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,

syarat-syarat keikutsertaan warga

negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,

serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan

keamanan diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 di atas adalah

penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan

pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini

adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan

keamanan nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok pikiran persatuan

tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan

kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan

harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah

negara hukum. Dengan demikian dan demi tegaknya hakhak

warga negara, diperlukan peraturan perundangundangan

negara untuk mengatur ketertiban warga negara

dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara.

Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang

pertahanan keamanan harus diatur dengan memperhatikan

tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan

bangsa Indonesia.

Pertahanan dan keamanan negara diatur dan

dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan

kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan

Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga

kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari

pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis,

pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan

tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa (Sila pertama dan kedua), berdasar

pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh

warga sebagai warga negara (Sila ketiga), harus mampu

menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta

kebebasan kemanusiaan (Sila keempat), dan ditujukan

untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (Sila

kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan

keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara

hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara

dalam melindungi dan membela wilayah negara dan

bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.

Ketentuan mengenai empat aspek kehidupan

bernegara, sebagaimana tertuang ke dalam pasal-pasal

UUD NRI tahun 1945 tersebut adalah bentuk nyata dari

implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan

atau kerangka dasar yang mengarahkan pembuatan

kebijakan negara dalam pembangunan bidang politik,

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di

Indonesia. Berdasarkan kerangka dasar inilah, pembuatan

kebijakan negara ditujukan untuk mencapai cita-cita

nasional kehidupan bernegara di Indonesia.

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.