Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)Tahun 1945

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ajaran Stuffen theory dari Hans Kelsen,

menurut Abdullah (1984: 71), hubungan Pancasila dengan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar yang berbentuk piramidal di atas

menunjukkan Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang

berada di puncak segi tiga. Pancasila menjiwai seluruh

bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain,

gambar piramidal tersebut mengandung pengertian bahwa

Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum

bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita

hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar

dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi

sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita

hukum (recht-idee), baik tertulis maupun tidak tertulis di

Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum

pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini

secara langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan

kepentingan di antara sesama warga bangsa.

Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan,

Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum

dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,

yang dengan jelas menyatakan, “...maka disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk

dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia”.

Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu

pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka fungsi pokok

Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah

sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib

hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR

No.IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi

yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundangundangan

Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undangundang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan

Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan

oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus

sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi

dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh

menyimpang dari jiwa Pancasila.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan Pancasila

dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami

sebagai hubungan yang bersifat formal dan material.

Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan

(2000: 90-91), menunjuk pada tercantumnya Pancasila

secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung

pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya

bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi

dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang

melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural,

religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya

terdapat dalam Pancasila.

Dalam hubungan yang bersifat formal antara

Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat

ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara

Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Menurut

Kaelan (2000: 91), Pembukaan UUD NRI tahun 1945

merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua

macam kedudukan, yaitu: 1) sebagai dasarnya, karena

Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak

bagi adanya tertib hukum Indonesia; 2) memasukkan

dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib

hukum tertinggi.

Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan

sumber bagi batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Hal ini

disebabkan karena kedudukan hukum Pembukaan berbeda

dengan pasal-pasal atau batang tubuh UUD NRI tahun

1945, yaitu bahwa selain sebagai Mukadimah, Pembukaan

UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan atau

eksistensi sendiri. Akibat hukum dari kedudukan

Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila

sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat

diubah dengan jalan hukum dan melekat pada

kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Kaelan (2000: 91-92) menyatakan

bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang

mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan

UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan dan

yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah

sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun

1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari

Pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara

tidak sah atas Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Adapun hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD

NRI tahun 1945 secara material adalah menunjuk pada

materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah

Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan

UUD NRI tahun 1945 yang demikian itulah maka

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat disebut sebagai

Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, sebagaimana

dinyatakan oleh Notonagoro (tt.: 40), esensi atau inti sari

Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material

tidak lain adalah Pancasila.

Menurut pandangan Kaelan (2000: 92), bilamana

proses perumusan Pancasila dan Pembukaan ditinjau

kembali maka secara kronologis materi yang dibahas oleh

BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila,

baru kemudian Pembukaan. Setelah sidang pertama selesai,

BPUPKI membicarakan Dasar Filsafat Negara Pancasila dan

berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh

Panitia Sembilan yang merupakan wujud pertama

Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Dalam tertib hukum Indonesia diadakan pembagian

yang hirarkis. Undang-Undang Dasar bukanlah peraturan

hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar pokok

bagi Undang-Undang Dasar, yaitu Pembukaan sebagai

Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang di dalamnya

termuat materi Pancasila. Walaupun Undang-Undang Dasar

itu merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis

atau konstitusi, namun kedudukannya bukanlah sebagai

landasan hukum yang terpokok.

Menurut teori dan keadaan, sebagaimana ditunjukkan

oleh Bakry (2010: 222), Pokok Kaidah Negara yang

Fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok

Kaidah yang tertulis mengandung kelemahan, yaitu sebagai

hukum positif, dengan kekuasaan yang ada dapat diubah

walaupun sebenarnya tidak sah. Walaupun demikian,

Pokok Kaidah yang tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu

memiliki formulasi yang tegas dan sebagai hukum positif

mempunyai sifat imperatif yang dapat dipaksakan.

Pokok Kaidah yang tertulis bagi negara Indonesia

pada saat ini diharapkan tetap berupa Pembukaan UUD NRI

tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak dapat

diubah karena menurut Bakry (2010: 222), fakta sejarah

yang terjadi hanya satu kali tidak dapat diubah. Pembukaan

UUD NRI tahun 1945 dapat juga tidak digunakan sebagai

Pokok Kaidah tertulis yang dapat diubah oleh kekuasaan

yang ada, sebagaimana perubahan ketatanegaraan yang

pernah terjadi saat berlakunya Mukadimah Konstitusi RIS

1949 dan Mukadimah UUDS 1950.

Sementara itu, Pokok Kaidah yang tidak tertulis

memiliki kelemahan, yaitu karena tidak tertulis maka

formulasinya tidak tertentu dan tidak jelas sehingga mudah

tidak diketahui atau tidak diingat. Walaupun demikian,

Pokok Kaidah yang tidak tertulis juga memiliki kekuatan,

yaitu tidak dapat diubah dan dihilangkan oleh kekuasaan

karena bersifat imperatif moral dan terdapat dalam jiwa

bangsa Indonesia (Bakry, 2010: 223).

Pokok Kaidah yang tidak tertulis mencakup hukum

Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Pokok Kaidah yang

tidak tertulis adalah fundamen moral negara, yaitu

‘Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab.

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.