PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT.

Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia

mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam

dari para tokoh pendiri negara (the founding fathers) ketika

berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar

negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia.

Hasil perenungan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)

tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Filsafat Negara

Republik Indonesia.

Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila

Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian

sehingga saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk satu

tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem.

Pengertian suatu sistem, sebagaimana dikutip oleh Kaelan

(2000: 66) dari Shrode dan Don Voich memiliki ciri-ciri sebagai

berikut: 1) suatu kesatuan bagian-bagian; 2) bagian-bagian

tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri; 3) saling

berhubungan, saling ketergantungan; 4) kesemuanya

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan

sistem); dan 5) terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang berisi

lima sila, yaitu Sila Ketuhanan yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan

yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ Perwakilan dan Sila Keadilan Sosial bagi

Seluruh Rakyat Indonesia, saling berhubungan membentuk satu

kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling

melengkapi dalam mencapai tujuan. Meskipun setiap sila pada

hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi

sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila.

Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran

tentang manusia yang berhubungan denganTuhan, dengan diri

sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua

itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem

filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan

sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti

materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme

dan lain sebagainya.

Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila

berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama

sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan

kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai filsafat

Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup

(Weltanschauung) bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati

diri (Volksgeist) nasional, memberikan identitas dan integritas

serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan

peradaban dunia.

Menurut Darmodihardjo (1979: 86), Pancasila adalah

ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu:

1) Kekhasan pertama, Tuhan Yang Maha Esa sebab

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa

manusia Indonesia percaya adanya Tuhan;

2) Kekhasan kedua, penghargaan kepada sesama umat

manusia apapun suku bangsa dan bahasanya;

3) Kekhasan ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi

persatuan bangsa;

4) Kekhasan keempat, kehidupan manusia Indonesia

bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem

demokrasi; dan

5) Kekhasan kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama.

Kelahiran ideologi bersumber dari pandangan hidup yang

dianut oleh suatu masyarakat. Pandangan hidup kemudian

berbentuk sebagai keyakinan terhadap nilai tertentu yang

diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu,

ideologi berfungsi sebagai alat membangun solidaritas

masyarakat dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam

tata nilai baru.

Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas

bangsa dan negara Indonesia sehingga bangsa dan negara

Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara

lain. Pembedaan ini dimungkinkan karena ideologi memiliki ciri

selain sebagai pembeda juga sebagai pembatas dan pemisah dari

ideologi lain.

A. Pengertian Filsafat

Istilah ‘filsafat’ berasal dari bahasa Yunani,

(philosophia), tersusun dari kata philos yang berarti cinta

atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada dan

kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan,

ketrampilan, pengalaman praktis, inteligensi (Bagus, 1996:

242). Dengan demikian philosophia secara harfiah berarti

mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal

dalam bahasa Inggris, wisdom. Berdasarkan makna kata

tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan

upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang

nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi

peradaban manusia.

Suatu pengetahuan bijaksana akan mengantarkan

seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai

pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai

kebenaran. Cinta kebenaran adalah karakteristik dari

setiap filsuf dari dahulu sampai sekarang. Filsuf dalam

mencari kebijaksanaan, mempergunakan cara dengan

berpikir sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai hasil berpikir

sedalam-dalamnya diharapkan merupakan pengetahuan

yang paling bijaksana atau setidak-tidaknya mendekati

kesempurnaan.

Adapun istilah ‘philosophos’ pertama kali digunakan

oleh Pythagoras (572 -497 SM) untuk menunjukkan dirinya

sebagai pecinta kebijaksanaan (lover of wisdom), bukan

kebijaksanaan itu sendiri. Selain Phytagoras, filsuf-filsuf

lain juga memberikan pengertian filsafat yang berbedabeda.

Oleh karena itu, filsafat mempunyai banyak arti,

tergantung pada bagaimana filsuf-filsuf menggunakannya.

Berikut disampaikan beberapa pengertian filsafat menurut

beberapa filsuf, yaitu antara lain:

1) Plato (427-347 SM); filsafat adalah pengetahuan tentang

segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat

mencapai kebenaran yang asli;

2) Aristoteles (384-322 SM); filsafat adalah ilmu

pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di

dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika,

retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat

menyelidiki sebab dan asas segala benda;

3) Marcus Tullius Cicero (106-43 SM); filsafat adalah

pengetahuan tentang sesuatu yang mahaagung dan

usaha-usaha untuk mencapainya;

4) Immanuel Kant (1724-1804); filsafat itu ilmu pokok dan

pangkal segala pengetahuan yang mencakup di

dalamnya empat persoalan, yaitu: “apakah yang dapat

kita ketahui? (dijawab oleh metafisika), apakah yang

dapat kita kerjakan? (dijawab oleh etika), sampai di

manakah pengharapan kita? (dijawab oleh antropologi)”.

Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha

menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh

kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri

filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal,

menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai

suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalamdalamnya.

Sejak kemunculannya di Yunani, dan menyusul

perkembangan pesat ilmu pengetahuan, kedudukan filsafat

kemudian dikenal sebagai The Mother of Science (induk

ilmu pengetahuan). Sebagai induk ilmu pengetahuan,

filsafat merupakan muara bagi ilmu pengetahuan, termasuk

ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik, seperti ilmu

komunikasi dan teknologi informasi yang baru saja muncul

dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK) saat ini. Demikian pula, dibandingkan dengan ilmu

pengetahuan lain, filsafat merupakan kegiatan intelektual

yang metodis dan sistematis, namun lebih menekankan

aspek reflektif dalam menangkap makna yang hakiki dari

segala sesuatu.

Dalam Kamus Filsafat, Bagus (1996: 242)

mengartikan filsafat sebagai sebuah pencarian. Beranjak

dari arti harfiah filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan,

menurut Bagus (1996: 242-243), arti itu menunjukkan

bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki

pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang

dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus

mengejarnya. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya,

filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia

yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu.

Filsafat menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa

eksistensi dan tujuan manusia.

Dalam pengertiannya sebagai pengetahuan yang

menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat

memiliki empat cabang keilmuan yang utama, yaitu:

1) Metafisika; cabang filsafat yang mempelajari asal mula

segala sesuatu yang-ada dan yang mungkin-ada.

Metafisika terdiri atas metafisika umum yang

selanjutnya disebut sebagai ontologi, yaitu ilmu yang

membahas segala sesuatu yang-ada, dan metafisika

khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas

adanya Tuhan, kosmologi yang membahas adanya alam

semesta, dan antropologi metafisik yang membahas

adanya manusia.

2) Epistemologi; cabang filsafat mempelajari seluk beluk

pengetahuan. Dalam epistemologi, terkandung

pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan,

seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk

mengungkapkan kebenaran, apakah sesuatu yang kita

percaya dapat diketahui, dan apa yang dimaksudkan

oleh suatu pernyataan yang dianggap benar.

3) Aksiologi; cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai.

Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat

nilai baik-buruk, dan estetika yang membahas nilai-nilai

keindahan. Dalam etika, dipelajari dasar-dasar benarsalah

dan baik-buruk dengan pertimbanganpertimbangan

moral secara fundamental dan praktis.

Sedangkan dalam estetika, dipelajari kriteria-kriteria

yang mengantarkan sesuatu dapat disebut indah.

4) Logika; cabang filsafat yang memuat aturan-aturan

berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk

menelusuri struktur-struktur argumen yang

mengandung kebenaran atau menggali secara optimal

pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Bagi

para filsuf, logika merupakan alat utama yang digunakan

dalam meluruskan pertimbangan-pertimbangan rasional

mereka untuk menemukan kebenaran dari problemproblem

kefilsafatan.

B. Filsafat Pancasila

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi

kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara

dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk

mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar

dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat,

karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang

mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers

Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem (Abdul

Gani, 1998).

Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah

hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari

bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini

sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang

benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan

dan kepribadian bangsa Indonesia.

Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh

Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada

1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa

Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil

dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan

akulturasi budaya India (Hindu-Buddha), Barat (Kristen),

dan Arab (Islam). Filsafat Pancasila menurut Soeharto telah

mengalami Indonesianisasi. Semua sila dalam Pancasila

adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya

dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir

Pancasila.

Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat

praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung

pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya

bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud

filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman

hidup sehari-hari (way of life atau weltanschauung) agar

hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir

dan batin, baik di dunia maupun di akhirat (Salam, 1988:

23-24).

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis,

epistemologis, dan aksiologis, seperti diuraikan di bawah

ini.

1. Dasar Ontologis Pancasila

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas

bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan

identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar

ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan,

isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya.

Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat

memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis.

Kaelan (2002: 69) menjelaskan dasar ontologis Pancasila

pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak

mono-pluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya

Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila

Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu

terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani,

sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta

kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri

sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan,

2002:72).

Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan

sifat-sifat dasar manusia yang bersifat dwi-tunggal. Ada

hubungan yang bersifat dependen antara Pancasila dengan

manusia Indonesia. Artinya, eksistensi, sifat dan kualitas

Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. Selain

ditemukan adanya manusia Indonesia sebagai pendukung pokok

Pancasila, secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat

melekat dan dimiliki Pancasila dapat diungkap sehingga

identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas.

Soekarno menggunakan istilah Pancasila untuk memberi

lima dasar negara yang diajukan. Dua orang sebelumnya

Soepomo dan Muhammad Yamin meskipun menyampaikan

konsep dasar negara masing-masing tetapi tidak sampai

memberikan nama. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI) atau Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang

didalamnya duduk Soekarno sebagai anggota, menggunakan

istilah Pancasila yang diperkenankan Soekarno menjadi nama

resmi Dasar Negara Indonesia yang isinya terdiri dari lima sila,

tidak seperti yang diusulkan Soekarno melainkan seperti

rumusan PPKI yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945

alinea keempat.

Berhubung pengertian Pancasila merupakan kesatuan,

menurut Notonagoro (1983: 32), maka lebih seyogyanya dan

tepat untuk menulis istilah Pancasila tidak sebagai dua kata

“Panca Sila”, akan tetapi sebagai satu kata “Pancasila”. Penulisan

Pancasila bukan dua kata melainkan satu kata juga

mencerminkan bahwa Pancasila adalah sebuah sistem bukan dua

buah sistem.

Nama Pancasila yang menjadi identitas lima dasar negara

Indonesia adalah bukan istilah yang diperkenalkan Soekarno

tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, bukan Pancasila

yang ada dalam kitab Sutasoma, bukan yang ada dalam Piagam

Jakarta, melainkan yang ada dalam alinea keempat Pembukaan

UUD 1945.

Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya,

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada

empat macam sebab (causa) yang menurut Notonagoro dapat

digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat

Negara, yaitu sebab berupa materi (causa material), sebab

berupa bentuk (causa formalis), sebab berupa tujuan (causa

finalis), dan sebab berupa asal mula karya (causa eficient)

(Notonagoro,1983: 25). Lebih jauh Notonagoro menjelaskan

keempat causa itu seperti berikut. Pertama, bangsa Indonesia

sebagai asal mula bahan (causa materialis) terdapat dalam adat

kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya; kedua,

seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu Bung Karno yang

kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi Pembentuk

Negara, sebagai asal mula bentuk atau bangun (causa formalis)

dan asal mula tujuan (causa finalis) dari Pancasila sebagai calon

dasar filsafat Negara; ketiga, sejumlah sembilan orang, di

antaranya kedua beliau tersebut ditambah dengan semua

anggota BPUPKI yang terdiri atas golongan-golongan

kebangsaan dan agama, dengan menyusun rencana Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila, dan

juga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia yang menerima rencana tersebut dengan perubahan

sebagai asal mula sambungan, baik dalam arti asal mula bentuk

maupun dalam arti asal mula tujuan dari Pancasila sebagai Calon

Dasar Filsafat Negara; keempat, Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) sebagai asal mula karya (causa eficient), yaitu

yang menjadikan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang

sebelumnya ditetapkan sebagai calon Dasar Filsafat Negara

(Notonagoro, 1983: 25-26).

2. Dasar Epistemologis Pancasila

Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar

pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai

abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam

masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang

heterogen, multikultur, dan multietnik dengan cara menggali

nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa

Indonesia (Salam, 1998: 29).

Masalah-masalah yang dihadapi menyangkut keinginan

untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan

ketentraman. Pancasila itu lahir sebagai respon atau jawaban

atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa

Indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Diharapkan

Pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan

kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa

Indonesia.

Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek

epistemologis sejauh sila-sila itu secara praktis didukung oleh

realita yang dialami dan dipraktekkan oleh manusia Indonesia.

Pengetahuan Pancasila bersumber pada manusia Indonesia dan

lingkungannya. Pancasila dibangun dan berakar pada manusia

Indonesia beserta seluruh suasana kebatinan yang dimiliki.

Kaelan (2002: 96) mengemukakan bahwa Pancasila

merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam

memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa

dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi

manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam

hidup dan kehidupan.

Dasar epistemologis Pancasila juga berkait erat dengan

dasar ontologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila berpijak

pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila

(Kaelan, 2002: 97). Secara lebih khusus, pengetahuan tentang

Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas

kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang

pluralistik dan heterogen adalah epistemologi sosial.

Epistemologi sosial Pancasila juga dicirikan dengan adanya

upaya masyarakat bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk

membebaskan diri menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat

dan berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil

dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber pengetahuan Pancasila dapat ditelusuri melalui

sejarah terbentuknya Pancasila. Dalam penelusuran sejarah

mengenai kebudayaan yang berkait dengan lahirnya Pancasila

sebagai dasar negara Republik Indonesia telah diuraikan di

depan yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai

berikut. Akar sila-sila Pancasila ada dan berpijak pada nilai serta

budaya masyarakat bangsa Indonesia.

Nilai serta budaya masyarakat bangsa Indonesia yang

dapat diungkap mulai awal sejarah pada abad IV Masehi di

samping diambil dari nilai asli Indonesia juga diperkaya dengan

dimasukkannya nilai dan budaya dari luar Indonesia. Nilai-nilai

dimaksud berasal dari agama Hindu, Budha, Islam, serta nilainilai

demokrasi yang dibawa dari Barat. Berdasarkan realitas

yang demikian maka dapat dikatakan bahwa secara

epistemologis pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai dan

budaya tradisional dan modern, budaya asli dan campuran.

Selain itu, sumber historis itu, menurut tinjauan

epistemologis, Pancasila mengakui kebenaran pengetahuan yang

bersumber dari wahyu atau agama serta kebenaran yang

bersumber pada akal pikiran manusia serta kebenaran yang

bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman. Dengan sifatnya

yang demikian maka pengetahuan Pancasila mencerminkan

adanya pemikiran masyarakat tradisional dan modern.

3. Dasar Aksiologis Pancasila

Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari

aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia

Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai

yang ada dengan sendirinya (given value) melainkan nilai yang

diciptakan (created value) oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai

dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal

manusia Indonesia dan latar belakangnya.

Nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa yang

secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri dan

ekstrinsik atau disebut instrumental, yaitu bernilai sejauh

dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Pada aliran hedonisme

yang menjadi nilai intrinsik adalah kesenangan, pada

utilitarianisme adalah nilai manfaat bagi kebanyakan orang

(Smart, J.J.C., and Bernard Williams, 1973: 71).

Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun

ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah

hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai

yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada

saat Indonesia memasuki masa sejarah abad IV Masehi, masa

imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan

Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan para

pejuang kemerdekaan lainnya yang mengambil nilai-nilai

modern saat belajar ke negara Belanda.

Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai

intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai

satu kesatuan. Kekhasan ini yang membedakan Indonesia dari

negara lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan, dan keadilan memiliki sifat umum universal. Karena

sifatnya yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya milik

manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia.

Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung

imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan

cita-cita negara bangsa, seharusnya menyesuaikan dengan sifatsifat

yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai nilai instrumental,

Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas manusia

Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai cara (mean) dalam

mencapai tujuan, bahwa dalam mewujudkan cita-cita negara

bangsa, Indonesia menggunakan cara-cara yang berketuhanan,

berketuhanan yang adil dan beradab, berpersatuan,

berkerakyatan yang menghargai musyawarah dalam mencapai

mufakat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila juga mencerminkan nilai realitas dan idealitas.

Pancasila mencerminkan nilai realitas, karena di dalam sila-sila

Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktekkan dalam hidup

sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Di samping mengandung nilai

realitas, sila-sila Pancasila berisi nilai-nilai idealitas, yaitu nilai

yang diinginkan untuk dicapai.

Menurut Kaelan (2002: 128), nilai-nilai yang terkandung

dalam sila I sampai dengan sila V Pancasila merupakan cita-cita,

harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan

dalam kehidupannya. Namun, Pancasila yang pada tahun 1945

secara formal menjadi das Sollen bangsa Indonesia, sebenarnya

diangkat dari kenyataan riil yang berupa prinsip-prinsip dasar

yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan dan

kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Oleh

karena itu, sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2002: 129),

Driyarkara menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila

merupakan Sein im Sollen. Pancasila merupakan harapan, citacita,

tapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai

tingkatan dan bobot yang berbeda. Meskipun demikian, nilainilai

itu tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Hal

ini disebabkan sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan

satu kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik

(organic whole). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang

bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara

erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai

yang lain. Atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu akan

memberikan pola (patroon) bagi sikap, tingkah laku dan

perbuatan bangsa Indonesia (Kaelan, 2002: 129).

Notonagoro (1983: 39) menyatakan bahwa isi arti dari

Pancasila yang abstrak itu hanya terdapat atau lebih tepat

dimaksudkan hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan,

justru karena Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa, yang

menjadi dasar falsafah atau dasar kerohanian negara. Tidak

berarti hanya tinggal di dalam pikiran atau angan-angan saja,

tetapi ada hubungannya dengan hal-hal yang sungguh-sungguh

ada. Adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah tidak

bisa dibantah.

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.