Pendidikan Pancasila.

A.DASAR-DASAR PENDIDIKAN PACASILA.

1. Dasar Filosofis

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia kedua, dunia

dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme.

Kapitalisme berakar pada faham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan

hak-hak individu; sementara komunisme berakar pada faham sosialisme atau

kolektivisme yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan

individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Faham

individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan

(liberalisme) setiap warga, sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu,

kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Sementara faham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan

tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi segelintir warga

pemilik kapital.

Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan ‘perang dingin’ yang dampaknya

terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu

melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, dengan

merumuskan pandangan dasar (philosophische grondslag) pada sebuah konsep filosofis

yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa

berperan sebagai penjaga keseimbangan (margin of appreciation) antara dua ideologi

dunia yang bertentangan, karena dalam ideologi Pancasila hak-hak individu dan

masyarakat diakui secara proporsional.

Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional,

tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno

hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam

Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara.

Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (philosophischegrondslag), merupakan jiwa bangsa (volksgeist) atau jati diri bangsa (innerself of nation),

dan menjadi cara hidup (way of life) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan

demikian nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan

bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila perlu karena

dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang

globalisasi yang semakin besar.

2. Dasar Sosiologis

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa

yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, secara sosiologis telah mempraktikan Pancasila

karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan

(materil, formal, dan fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan

objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk

taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis (peraturan

perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adatistiadat, kesepakatan atau kesepahaman, dan konvensi.

Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana

agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi

Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukan bahwa

setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok

masyarakat, maka nilai-nilai Pancasilalah yang dikedepankan sebagai solusi untuk

menyatukan kembali. Begitu kuat dan ‘ajaibnya’ kedudukan Pancasila sebagai kekuatan

pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir (G30S/PKI) pada 1

Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu

Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi

untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan

khususnya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai

Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

3. Dasar Yuridis

Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang

berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) junctis Keputusan

Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi

Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar NNegara REpublik

Indonesia Tahun 1945. Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku adalah

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan/ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis-sosiologis berkedudukan sebagai

Norma Dasar Indonesia dan dalam konteks politis-yuridis sebagai Dasar Negara

Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun

1945, secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan

hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat.

Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,

nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada Pembukaan

UUD NRI Tahun 1945, dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai

dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945,

bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya

adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan

dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, sehingga perangkat peraturan perundangundangan

tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental

harus merupakan penjelasan dari nilai dasar; dengan kata lain, semua perangkat

perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila

yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945.

Para penyusun peraturan perundang-undangan (legal drafter) di lembagalembaga

legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah adalah orangorang

yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai-nilai

instrumental. Mereka ini, dengan sendirinya, harus mempunyai pengetahuan, pengertian

dan pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan yang baik terhadap

kandungan nilai-nilai Pancasila. Sebab jika tidak, mereka akan melahirkan nilai-nilai

instrumental yang menyesatkan rakyat dari nilai dasar Pancasila.

Jika seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instrumental, taat pada semua

peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai dasar

Pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah wujud pada amaliyah setiap

warga. Pemahaman perspektif hukum seperti ini sangat strategis disemaikan pada semua

warga negara sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya, termasuk pada parapenyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajaran,

bahkan keharusan, jika Pancasila disebarluaskan secara massif antara lain melalui

pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi lebih penting lagi

karena Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual-intelektual

muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet

kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga dan badan-badan negara, lembagalembaga

daerah, lembaga-lembaga infrastruktur politik dan sosial kemasyarakatan,

lembaga-lembaga bisnis, dan lainnya.

B. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila.

Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan dapat

tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji,

menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam

perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan untuk

mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan

rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang

diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jadi tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pun merupakan

bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk :

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui

revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila

kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing

untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap

berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui

sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai

ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat

berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia.

C. Capaian Pembelajaran

1. Memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi

persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalahmasalah

dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila

3. Mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang

sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk (Bhinneka Tunggal Ika).

4. Mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas

kehidupan

5. Memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasilais yang memiliki komitmen atas

kelangsungan hidup dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi

perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat.

Karena apabila dilihat lebih jauh para anggota BPUPKI

terdiri dari elit Nasionalis netral

agama, elit Nasionalis Muslim

dan elit Nasionalis Kristen. Elit

Nasionalis Muslim di BPUPKI

mengusulkan Islam sebagai

dasar Negara, namun dengan

kesadaran yang dalam akhirnya

terjadi kompromi politik antara

Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Muslim untuk

menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi

“tujuh kata”: “…dengan kewajiban menjalankan syariat

Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi

“Ketuhanan Yang Maha Esa” (Risalah Sidang BPUPKI, 1995;

Anshari, 1981; Darmodihardjo, 1991). Kesepakatan

peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan cepat dan

legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh.

Hatta; Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh tertentu (

Eleson dalam Surono dan Endah (ed.), 2010: 37).

Pada awal kelahirannya, menurut Onghokham dan

Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial.

Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan

negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati

dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka (Ali,

2009: 17). Inilah perjalanan The Founding Fathers yang

begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan

dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang

dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia.

muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik

yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.