SEJARAH PANCASILA PADA ERA ORDE LAMA DAN ORDE BARU.

A. Pancasila Era Orde Lama

Terdapat dua pandangan

besar terhadap Dasar Negara

yang berpengaruh terhadap

munculnya Dekrit Presiden.

Pandangan tersebut yaitu

mereka yang memenuhi

“anjuran” Presiden/ Pemerintah

untuk “kembali ke Undang-

Undang Dasar 1945” dengan

Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta

sebagai Dasar Negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui

‘kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”, tanpa cadangan,

artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI

tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Namun,

kedua usulan tersebut tidak mencapai kuorum keputusan

sidang konstituante (Anshari, 1981: 99).

Majelis (baca: konstituante) ini menemui jalan buntu

pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden

Soekarno turun tangan dengan sebuah Dekrit Presiden

yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang

kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli

1959 dan diumumkan secara resmi oleh presiden pada

tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka

(Anshari, 1981: 99-100). Dekrit Presiden tersebut berisi:

1. Pembubaran konstituante;

2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku; dan

3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara.

Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif

menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya; Pancasila

dijadikan “ideologi negara” yang tampil hegemonik. Ikhtiar

tersebut tercapai ketika Ir. Soekarno memberi tafsir

Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin

“Manipol/USDEK”. Manifesto politik (manipol) adalah

materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus

1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang

kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung

(DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam

Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan

Ketetapan MPRS No. 1/MPRS1960 tentang GBHN (Ali,

2009: 30). Manifesto politik Republik Indonesia tersebut

merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin

oleh D.N. Aidit yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30

September 1959 sebagai haluan negara (Ismaun, 1978:

105).

Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham

memilih taktik “gerilya” di dalam kekuasaan Ir. Soekarno.

Mereka menggunakan jargon-jargon Ir. Soekarno dengan

agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh

sebagian besar kekuatan politik. Tidak hanya PKI, mereka

yang anti komunisme pun sama (Ali, 2009: 33). Walaupun

kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut

sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Ir.

Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam

golongan dan ideologi termasuk komunis, di bawah satu

payung besar, bernama Pancasila (doktrin

Manipol/USDEK), sementara golongan antikomunis

mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila

yang lebih “murni” dengan menyingkirkan paham

komunisme yang tidak ber-Tuhan (ateisme) (Ali, 2009: 34).

Dengan adanya pertentangan yang sangat kuat

ditambah carut marutnya perpolitikan saat itu, maka Ir.

Soekarno pun dilengserkan sebagai Presiden Indonesia,

melalui sidang MPRS.

B. Pancasila Era Orde Baru

Setelah lengsernya Ir.

Soekarno sebagai presiden,

selanjutnya Jenderal Soeharto

yang memegang kendali terhadap

negeri ini. Dengan berpindahnya

kursi kepresidenan tersebut, arah

pemahaman terhadap Pancasila

pun mulai diperbaiki.

Pada peringatan hari lahir

Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan,

“Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan

makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain

itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, “Pancasila sama

sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan,

Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar

dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila

harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5).

Jadi, Pancasila dijadikan sebagai political force di

samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila

digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968

Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai

pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia

tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau

mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari

Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah

(ed.), 2010: 42).

Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968

yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila

sebagai dasar negara, yaitu:

Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa

Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab

Tiga : Persatuan Indonesia

Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan

Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13

April 1968.

Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan

(disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(Ekaprasetya Pancakarsa) yang salah satu pasalnya

tepatnya Pasal 4 menjelaskan,

“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

pancasila merupakan penuntun dan pegangan

hidup dalam kehidupan bermasyarakat

berbangsa dan bernegara bagi setiap warga

negara Indonesia, setiap penyelenggara negara

serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga

kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah

dan dilaksanakan secara bulat dan utuh”.

Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung

dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(Ekaprasetya Pancakarsa) berdasarkan ketetapan tersebut

meliputi 36 butir, yaitu:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab.

b. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara

pemeluk agama dan penganut-penganut

kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina

kerukunan hidup.

c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat

sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan

kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan

persamaan kewajiban antara sesama manusia.

b. Saling mencintai sesama manusia.

c. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo

seliro.

d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

g. Berani membela kebenaran dan keadilan.

h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian

dari seluruh umat manusia, karena itu

dikembangkan sikap hormat menghormati dan

bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan

dan keselamatan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi dan golongan.

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan

negara.

c. Cinta tanah air dan bangsa.

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air

Indonesia.

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan

bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

a. Mengutamakan kepentingan negara dan

masyarakat.

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh

semangat kekeluargaan.

e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab

menerima dan melaksanakan hasil keputusan

musyawarah.

f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan

sesuai dengan hati nurani yang luhur.

g. Keputusan yang diambil harus

dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan

Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan

keadilan.

5. Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur

yang mencerminkan sikap dan suasana

kekeluargaan dan kegotong-royongan.

b. Bersikap adil.

c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. Menghormati hak-hak orang lain.

e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

g. Tidak bersifat boros.

h. Tidak bergaya hidup mewah.

i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan

kepentingan umum.

j. Suka bekerja keras.

k. Menghargai hasil karya orang lain.

l. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata

dan berkeadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir

tersebut, kemudian pada tahun 1994 disarikan/dijabarkan

kembali oleh BP-7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan

yang dapat digambarkan yaitu: Sila Kesatu, menjadi 7

(tujuh) butir; Sila Kedua, menjadi 10 (sepuluh) butir; Sila

Ketiga, menjadi 7 (tujuh) butir; Sila Keempat, menjadi 10

(sepuluh) butir; dan Sila Kelima, menjadi 11 (sebelas) butir.

Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangundangan

di negara Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan ini menegaskan,

“Amanat penderitaan rakyat hanya dapat

diberikan dengan pengamalan Pancasila secara

paripurna dalam segala segi kehidupan

kenegaraan dan kemasyarakatan dan dengan

pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa

serta ketentuan-ketentuan UUD 1945, untuk

menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu

negara hukum yang konstitusionil sebagaimana

yang dinyatakan dalam pembukaan UUS 1945”

(Ali, 2009: 37).

Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak

reinforcing oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa

pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan

Pemerintah tidak dapat dibendung sehingga Presiden

Soeharto bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru 27

Maret 1980. Intinya Orba tidak akan mengubah Pancasila

dan UUD 1945, malahan diperkuat sebagai comparatist

ideology. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru

merasa perlu membentengi Pancasila dan TAP itu meski

dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani

keluar dari Pancasila (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.),

2010: 43). Selanjutnya pada bulan Agustus 1982

Pemerintahan Orde Baru menjalankan “Azas Tunggal” yaitu

pengakuan terhadap Pancasila sebagai Azas Tunggal,

bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila

sebagai pemersatu bangsa (Pranoto dalam Dodo dan Endah

(ed.), 2010: 43-44).

Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada

akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-

an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi

Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik

praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan

otoriter, represif, korup dan manipulasi politik yang

sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian

kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden

Soeharto pada 21 Mei 1998 (Pranoto dalam Dodo dan

Endah (ed), 2010: 45).

Tweet

Sign up here with your email address to receive updates from this blog in your inbox.